Are You contractor... High qualifies?????? want more job?
Contractor Looking for More jobs
Go here!!! Its Real no fake
PeopleOwnerChickasaw Nation Health System Architect PageSoutherlandPage 400 W. Cesar Chavez Ste. 500 Austin, Texas 78701 Ph: (512) 472-6721 Fx: (512) 477-3211 Personnel in architect's firm who should receive special credit: Design Principal: Lawrence W. Speck, FAIA Medical Planning Principal: W. Kregg Elsass, AIA Project Manager: E. Douglas McClain, PE Team Designer: A. Talmadge Smith, RA, LEED AP Team Designer: Janet A. Zeitler, AIA, LEED AP Construction Administrator: Casey England, AIA, LEED AP Engineer(s): MEP Engineering: PageSoutherlandPage 400 W. Cesar Chavez Ste. 500 Austin, Texas 78701 Robert E. Burke, PE, LEED AP | Engineering Principal Civil Engineering: PageSoutherlandPage 400 W. Cesar Chavez Ste. 500 Austin, Texas 78701 James C. Alvis, PE | Director of Civil Engineering Structural Engineering: Datum Engineers 5929 Balcones Drive, Suite 100 Austin, Texas 78731 D. Martin Sloan, PE | Vice President Consultant(s) Landscape: Clark Condon Associates 10401 Stella Link Rd. Houston, Texas 77025 Paul Weathers, ASLA, LEED AP | Landscape Architect General contractor Flintco Companies 1624 W. 21st Street Tulsa, Oklahoma 74107 Photographer(s) © Art Gray (310) 663-4756 amatgray@aol.com | ProductsExterior claddingMasonry: DMG Masonry (Installation) | Minnick Materials (Quarry) Metal/glass curtainwall: Kawneer Wood: Ipe (Species) EIFS, ACM, or other: ACM - Alpolic Metal Shingles: S.P. Roofing (Fabrication & Installation) Roofing Built-up roofing: TPO - Johns Manville Windows Aluminum: Kawneer Glazing Glass: PPG Industries Glass Handrails: Julius Blum Doors Entrances: Kawneer Metal doors: Construction Building Specialties (Steel) | RACO (Aluminum Frames) Wood doors: Algoma Fire-control doors, security grilles: Won Door (Fire Control) | Cookson (Security Grilles) Special doors: Fire Glazing Doors – Aluflam Hardware: Stanley Locksets: Schlage Hinges: Ives Closers: LCN Exit devices: Von Duprin Cabinet hardware: Grass Interior finishes Acoustical ceilings: Armstrong Suspension grid: Armstrong Cabinetwork and custom woodwork: Precision Millwork Paints and stains: Sherwin Williams Paneling: Green Country Interiors Plastic laminate: WilsonaArt Floor and wall tile: Southwest Terrazzo (Public Spaces) | Azrock (VCT Clinical Spaces) Carpet: Shaw Furnishings Office furniture: Herman Miller & Geiger Levels Reception furniture: Nemschoff + Brandrud Chairs: Steelcase Tables: Steelcase Upholstery: Maharam | Knoll | Sina Pearson Lighting Interior ambient lighting: Oklahoma Lighting Supply (Custom Fixtures) Controls: Lutron Conveyance Elevators/Escalators: Otis |
| |
YANYIAN Nazaruddin mulai banyak mencatut nama-nama BUMN, salah satunya adalah PLN. Dalam rekaman percakapan via skype dengan pegiat media sosial Iwan Piliang, Nazaruddin mengklaim, salah satu sumber uang adalah proyek pembangkit listrik PLN di Riau dan Kalimantan.Direktur Perencanaan dan Teknologi PT PLN Nasri Sebayang mengatakan, dalam setiap proyek, PLN memiliki prosedur yang sangat ketat. "Selain itu, pembahasan dalam proses lelang juga dilakukan secara sangat terbuka, transparan. Jadi, hampir mustahil ada kolusi dalam penentuan pemenang lelang," ujarnya ketika dihubungi Pontianak Post tadi malam (27/7). Nasri memaparkan, ada lima aspek dalam proses perencanaan proyek di PLN. Pertama, proyek-proyek pembangkit listrik PLN sudah ditentukan minimal 5 tahun sebelum proyek dijalankan. "Sebab, proyek itu dibuat berdasar pada pertumbuhan tenaga listrik. Jadi, tidak mungkin ada proyek yang sengaja diada-adakan secara mendadak," katanya. Ke dua, selalu ada studi kelayakan untuk setiap proyek, mulai dari studi kelayakan dari sisi teknis, finansial, maupun lingkungan. Ke tiga, persyaratan teknis lelang dilakukan sesuai standar internasional, karena sebagian besar proyek PLN juga diikuti oleh perusahaan asing. "Jadi, semua pihak boleh ikut (dalam tender) dan bersaing," ucapnya. Ke empat, proses pengadaan dilakukan oleh panitia pengadaan yang dalam prosesnya dilakukan secara terbuka. Mulai dari pengumuman di media cetak dan website PLN, proses evaluasi lelang. "Ke lima, prosesnya berjenjang," katanya. Nasri menyebut, untuk proyek di bawah Rp 50 miliar, persetujuan cukup di tingkat General Manager (GM) di wilayah setempat. Sedangkan kalau nilai proyek di atas Rp 50 miliar, maka harus sepersetujuan direksi. "Adapun jika nilai proyek di atas Rp 3 triliun, harus mendapat persetujuan komisaris," jelasnya. Proyek yang ditangani direksi pun, lanjut dia, prosesnya juga berjenjang. Dimulai dari proses pembahasan di komite pengadaan yang berisi direksi-direksi terkait. Pembahasan di komite ini juga terbuka, diikuti oleh direksi maupun kepala-kepala divisi. "Jadi, mustahil juga kalau misalnya ada salah satu direksi yang ingin macam-macam, karena pasti ketahuan oleh direksi lainnya. Ini menjadi semacam kontrol internal agar prosesnya benar-benar transparan dan akuntabel," ujarnya. Selain itu, jika memang ada permainan oknum PLN dalam proses lelang untuk memenangkan peserta tertentu, maka peserta lelang yang lain masih diberi kesempatan untuk mengajukan sanggah. "Logikanya, kalau ada peserta tender yang diperlakukan tidak fair, didzolimi, pasti mereka tidak terima dan mengajukan sanggah. Tapi, nyatanya, sangat-sangat kecil, atau bahkan bisa dibilang hampir tidak ada peserta lelang yang kemudian mengajukan sanggah," paparnya. Nasri mengatakan, sebagai direktur perencanaan dan teknologi, dirinya hampir selalu ikut dalam pembahasan rencana proyek-proyek PLN. "Selama proses itu, Insya Allah semua bisa dipertanggungjawabkan," ujarnya. Namun, Nasri mengakui, jika yang dimaksud Nazaruddin adalah adanya aliran uang dari pemenang tender proyek PLN, maka hal itu sudah diluar urusan PLN. "Yang jelas, proses lelangnya sangat transparan. Tapi, jika setelah ditentukan pemenang, misalnya perusahaan A, kemudian ada oknum yang meminta uang kepada perusahaan A itu dengan mengaku-ngaku kalau oknum itulah yang berjasa memenangkan tender, maka itu di luar urusan PLN," terangnya. Meski demikian, lanjut Nasri, kemungkinan itu juga sulit terjadi karena setiap perusahaan, khususnya BUMN, sudah memiliki mekanisme pengawasan internal masing-masing. "Apalagi, kami ini diaudit oleh banyak institusi, mulai dari BPK (Badan Pemeriksa Keuangan), BPKP (Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan), maupun auditor swasta. Jadi, kalau macam-macam dengan uang, ya pasti ketahuan, |
Berdasarkan data yang dihimpun Upeks, selain real cost yang dinilai tidak wajar dalam pengadaan WIFI yang jumlahnya mencapai Rp338.976.000, terdapat beberapa kejanggalan lain dalam penetapan PT Liqonet sebagai pemenang tender. |
Diduga, telah terjadi manipulasi data. Dimana, peserta tender tidak dengan sebenarnya masuk sebagai peserta. Bahkan, satu perusahaan berinisial “T” hanya mendaftar dan tidak mengajukan dokumen penawaran. Sedangkan, satu perusahaan lagi dokumennya tidak lengkap. Sesuai mekanisme pelelangan, seharusnya tender diumumkan kembali secara terbuka dan dilakukan proses tender awal. Namun, hal tersebut tidak dilakukan dan cenderung mengarahkan PT Liqonet sebagai pemenang tender. Secara prinsip, panitia pengadaan, pejabat pelaksana teknis kegiatan, pejabat pembuat komitmen dan atau kuasa pengguna anggaran telah melakukan perbuatan melawan hukum. Kejanggalan lainnya, penyedia jasa provider semestinya tidak ikut dalam suatu tender karena terhalang akan ketentuan Undang-undang Persaingan Usaha. Berdasarkan data yang diperoleh dari PT Transnetwork Communication Asia (TCA) adalah pemilik layanan internet, Broadband VSAT, Wireline & Wireless Jaringan, serta Teknologi Informasi, yang selanjutnya PT Liqonet adalah perusahaan lokal yang terafiliasi (Credentials PT Transnetwork Communication Asia) bersama beberapa perusahaan lainnya, baik nasional maupun lokal. Dari data tersebut, maka PT Liqonet seharusnya tidak boleh ikut dalam tender tersebut karena merupakan Credentials PT Transnetwork Communication Asia. Dimana, penyewaan Broadband/Bandwith seharusnya langsung dilakukan oleh pengguna jasa kepada pemenang tender untuk selanjutnya menyewa layanan yang dibutuhkan sesuai dokumen tender. Kalau dipilih layanan PT Transnetwork Communication Asia, maka bisa melalui PT Liconet. Bisa pula melalui layanan Biz.Net, Indosat.Net, Cloud.Net, Telkomspeedy.Net yang juga memiliki kehandalan layanan dan transparansi harga sewa (rate tariff) serta dapat diakses/dibaca secara luas melalui internet pada alamat website masing-masing. Pengamat Hukum Irwan Muin, menilai, perangkat keras yang dibutuhkan dan dipasang untuk pengadaan jaringan internet di suatu lembaga atau instansi, adalah barang yang sangat terukur dan secara transparan diketahui harga per jenis dan mereknya. Sehingga, mudah mengetahui berapa sesungguhnya kerugian yang ditimbulkan akibat harga perkiraan sendiri yang ditetapkan oleh pejabat pelaksana teknis kegiatan. “Harga perangkatnya kan gampang diketahui sesuai jenis dan mereknya. Kalau memang harga yang ditetapkan tidak wajar, tentunya bisa digolongkan ke dalam mark up,” ujarnya. Ia mengatakan, terkait mekanisme proses tender, sudah diatur dalam Peraturan Presiden (Perpres) 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa. “Kalau soal mekanisme pelelangan kan sudah diatur dengan jelas dalam Perpres 54 tahun 2010. Sehingga, kalau dari proses awalnya saja sudah ada kejanggalan, sudah sepatutnya aparat penegak hukum menindaklanjuti. Apalagi, kalau sudah ada laporan dari masyarakat, |