Awal ‘Kematian’ Kontraktor Surabaya

SURABAYA-  Tidak adanya pelaksanaan proyek pembangunan berskala besar di Surabaya di tahun anggaran 2011 membuat prihatin para kontraktor di kota Surabaya. Bahkan, para kontraktor yang bergerak di bidang konstruksi dan menjadi rekanan Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya menganggap kondisi ini menjadi awal kebangkrutan atau kematian bisnis jasa konstruksi.

 “Kondisi itu bukan sekadar membuat kami prihatin, tapi telah membuat kami menangis dan koming (pusing tujuh keliling,Red). Kalau begini terus, lama-lama bisa membuat kehidpuan kontraktor Surabaya mati. Bisa jadi di Surabaya tidak ada lagi ada kontraktor yang menggarap proyek di Pemkot Surabaya,” kata Herwahyudi, ketua Asosiasi Kontraktor Air Indonesia (Akaindo) Surabaya, Sabtu (20/8).

Dampak lebih luas, merugikan warga Surabaya karena tidak bisa menikmati pembangunan kota.  Di bidang ketenagakerjaan memunculkan pengangguran baru. Karena selain para kontraktornya sendiri menjadi pengangguran para karyawannya juga ikut menganggur.

“Kontraktor yang tergabung dalam Akaindo ada sekitar 400 orang. Kalau masing-masing kontraktor memiliki 20 karyawan berarti sudah ada sekitar 8.000 orang di Surabaya menjadi pengangguran baru,” kata dia.

Sedangkan bila ditinjau dari sisi perekonomian, lanjutnya, kondisi ini bisa membuat ribuan orang kesulitan ekonomi. Bila 8.000 karyawan kontraktor tadi dalam kondisi menganggur sementara mereka memiliki seorang istri dan dua anak atau satu karyawan kontraktor memiliki 4 anggota keluarga, maka yang akan kesulitan ekonomi di tahun ini minimal ada sekitar 32.000 orang.

Jumlah itu, katanya, masih belum seberapa banyak. Karena di Surabaya ini ada banyak perkumpulan para kontraktor. Sebab, selain Akaindo ada Gabungan Pengusaha Kontruksi Nasional Indonesia (Gapeksindo) Surabaya, ada Gabungan Pelaksana Konstruksi Nasional Indonesia (Gapensi) dan masih banyak lagi perkumpulan lainnya. “Bayangkan, kalau di belakang masing-masing perkumpulan kontraktor itu memiliki 32.000 orang yang mengalami kesulitan ekonomi, maka minimal akan ada 96.000 orang yang mengalami nasib serupa. Bahkan, mereka bisa jatuh miskin, karenanya,” ungkapnya.

Melihat kondisi seperti ini para pejabat Pemkot Surabaya yang membuat kebijakan pelaksanaan pembangunan dengan sistem multiyears harus bertanggungjawab atas ini semua. Mereka, tidak bisa berpangkutangan atas ini semua.

Pihaknya berharap, pejabat pemkot atau walikota segera mengubah kebijakan tersebut sebelum para kontraktor ini kehabisan kesabarannya. “Kalau kesabaran orang-orang yang bergerak di bidang sudah habis, maka pasti akan ada tindakan yang tidak menyenangkan, tentunya,” jelas dia.

Menurutnya, bila tidak bisa menjadi pejabat publik sebaiknya mundur saja dari pejabat. Dan kalau alasannya penggedokan APBD Surabaya 2011 terlambat, sebetulnya itu bukan alasan yang tepat. Karena, pada tahun-tahun sebelumnya APBD Surabaya ada yang digedok pada bulan April. Tapi pelaksanaan pembangunan kota tetap berjalan normal.

Sementara Hariono, Ketua Gapensi Surabaya mengatakan, tahun ini tahun kelabu bagi kontraktor Surabaya. Kebijakan pemkot mengundur pelaksanaan pembangunannya hingga 2012-2013 menciptakan kekosongan pekerjaan bagi anggota Gapensi.

Bila saat ini anggota Gapensi ada 700 orang dan masing-masing kontraktor memiliki 20 karyawan berarti ada 14.000 orang tidak bekerja alias nganggur. “Banyak sekali, kan jumlah yang akan mengalami kesulitan ekonomi,” ujar Hariono.

Dampak lainnya, kata dia, kondisi ini bisa membuat orang jatuh miskin. Selanjutnya, mereka tidak bisa menyekolahkan anaknya sampai ke jenjang yang lebih tinggi. Terakhir mereka jadi bodoh dan menjadi generasi bangsa yang pelo. “Apakah, pejabat pemkot tidak berfikir seperti ini. Kondisi ini jelas membuat kami bangkrut, bisa kelaparan dan mati tentunya,” terang dia.

Hal lain yang mebuat para kontraktor mengelus dada, lanjutnya, proyek pembangunan sudah diundur pada 2012-2013, sementara upaya mendapatkan proyek juga masih membuat kontraktor repot. Para kontraktor masih harus bersaing harga terendah dengan sesama kontraktor.

Padahal pelaksanaan pembangunan harga terendah membuat untung kontraktor sangat tipis. Bila memaksakan kehendak, kualitas pembangunannya yang dikorbankan. Jika  kondisi ini dinilai bermasalah secara hukum kontraktornya yang masuk bui.

Selain itu, belakangan ini Pemkot memainkan APBD Surabaya dengan menjadikan dana APBD Surabaya dalam bentuk dana swakelola. Dana swakelola itu diambilkan dari APBD Suarabaya sebanyak 31 % dari APBD Surabaya. Padahal, dana itu sudah jelas rawan diselewengkan, karena penggunaannya tanpa melalui proses lelang, melainkan dikelola oleh Pemkot sendiri.

Menurutnya, tahun anggaran 2011 ini boleh dibilang tahun ‘kematian’ para kontraktor Surabaya. Bahkan, kondisi ini bisa berlanjut sampai 20120-2013, karena semua proyek yang dilelang di tahun 2012 pemanangnya boleh melanjutkan pekerjaannya hingga 2013. Itu artinya rekanan yang tidak mendapatkan pekerjaan di 2012, maka dia juga tidak akan dapat pekerjaan di tahun anggaran 2013. “Penderitaan para kontraktor Surabaya akan belangsung lama. Kalau kami tidak bisa ekspasni ke luar kota atau ke provinsi, maka habislah kami,” terangnya.

Pemkot Gagal

Sementara  Pakar tata kota dari Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) Surabaya Haryo Sulistyarso menyatakan imbas proyek pembangunan Surabaya yang macet memiliki dua implikasi. Pertama, masyarakat akan terkena imbas secara langsung akibat pengerjaan proyek yang tidak kunjung selesai.

“Yang terkena pertama tentunya masyarakat, apalagi jika proyek yang tersendat itu proyek seperti penanganan banjir, sekolah, dan layanan kesehatan,” kata Haryo, Sabtu (20/8).

Implikasi kedua, sambung dia, akan berdampak pada penilaian kinerja Pemkot, Surabaya bisa dinilai gagal. Jika pun dipaksakan, pengerjaan proyek tersebut tidak akan memenuhi target yang diharapkan. Haryo menjelaskan, masa efektif pengerjaan proyek tahun 2011 hanya tersisa kurang dari 4 bulan. Jika dipaksakan, maka proses lelang yang memakan waktu 40 hari tentu tidak akan efektif dalam pengerjaan proyek. Sehingga jika dikalkulasikan kontraktor hanya punya waktu dua bulan untuk mengerjakan proyek. “Dengan sisa waktu hanya dua bulan, siapa kontraktor yang mau mengerjakan proyek itu. Dua bulan untuk membangun pondasi saja belum tentu selesai. Tentu tidak akan ada yang berani,” katanya.

Disisi lain, jika pengerjaan teralu dipaksakan maka pengerjaan akan tidak bisa maksimal. Jika sudah demikian, kontraktor yang memenangkan tender dan mengerjakan proyek lanjutan akan kebinggungan. Tentunya ini akan berdampak sistemik terhadap pengerjaan proyek itu.

Subscribe

Monitor continues to update the latest from This blog directly in your email!