Kamis, 28 Juli 2011 , 09:33:00 PLN : Tender Proyek Sangat Transparan NYANYIAN Nazaruddin mulai banyak mencatut nama-nama BUMN, salah satunya adalah PLN. Dalam rekaman percakapan via skype dengan pegiat media sosial Iwan Piliang, Nazaruddin mengklaim, salah satu sumber uang adalah proyek pembangkit listrik PLN di Riau dan Kalimantan.Direktur Perencanaan dan Teknologi PT PLN Nasri Sebayang mengatakan, dalam setiap proyek, PLN memiliki prosedur yang sangat ketat. "Selain itu, pembahasan dalam proses lelang juga dilakukan secara sangat terbuka, transparan. Jadi, hampir mustahil ada kolusi dalam penentuan pemenang lelang," ujarnya ketika dihubungi Pontianak Post tadi malam (27/7). Nasri memaparkan, ada lima aspek dalam proses perencanaan proyek di PLN. Pertama, proyek-proyek pembangkit listrik PLN sudah ditentukan minimal 5 tahun sebelum proyek dijalankan. "Sebab, proyek itu dibuat berdasar pada pertumbuhan tenaga listrik. Jadi, tidak mungkin ada proyek yang sengaja diada-adakan secara mendadak," katanya. Ke dua, selalu ada studi kelayakan untuk setiap proyek, mulai dari studi kelayakan dari sisi teknis, finansial, maupun lingkungan. Ke tiga, persyaratan teknis lelang dilakukan sesuai standar internasional, karena sebagian besar proyek PLN juga diikuti oleh perusahaan asing. "Jadi, semua pihak boleh ikut (dalam tender) dan bersaing," ucapnya. Ke empat, proses pengadaan dilakukan oleh panitia pengadaan yang dalam prosesnya dilakukan secara terbuka. Mulai dari pengumuman di media cetak dan website PLN, proses evaluasi lelang. "Ke lima, prosesnya berjenjang," katanya. Nasri menyebut, untuk proyek di bawah Rp 50 miliar, persetujuan cukup di tingkat General Manager (GM) di wilayah setempat. Sedangkan kalau nilai proyek di atas Rp 50 miliar, maka harus sepersetujuan direksi. "Adapun jika nilai proyek di atas Rp 3 triliun, harus mendapat persetujuan komisaris," jelasnya. Proyek yang ditangani direksi pun, lanjut dia, prosesnya juga berjenjang. Dimulai dari proses pembahasan di komite pengadaan yang berisi direksi-direksi terkait. Pembahasan di komite ini juga terbuka, diikuti oleh direksi maupun kepala-kepala divisi. "Jadi, mustahil juga kalau misalnya ada salah satu direksi yang ingin macam-macam, karena pasti ketahuan oleh direksi lainnya. Ini menjadi semacam kontrol internal agar prosesnya benar-benar transparan dan akuntabel," ujarnya. Selain itu, jika memang ada permainan oknum PLN dalam proses lelang untuk memenangkan peserta tertentu, maka peserta lelang yang lain masih diberi kesempatan untuk mengajukan sanggah. "Logikanya, kalau ada peserta tender yang diperlakukan tidak fair, didzolimi, pasti mereka tidak terima dan mengajukan sanggah. Tapi, nyatanya, sangat-sangat kecil, atau bahkan bisa dibilang hampir tidak ada peserta lelang yang kemudian mengajukan sanggah," paparnya. Nasri mengatakan, sebagai direktur perencanaan dan teknologi, dirinya hampir selalu ikut dalam pembahasan rencana proyek-proyek PLN. "Selama proses itu, Insya Allah semua bisa dipertanggungjawabkan," ujarnya. Namun, Nasri mengakui, jika yang dimaksud Nazaruddin adalah adanya aliran uang dari pemenang tender proyek PLN, maka hal itu sudah diluar urusan PLN. "Yang jelas, proses lelangnya sangat transparan. Tapi, jika setelah ditentukan pemenang, misalnya perusahaan A, kemudian ada oknum yang meminta uang kepada perusahaan A itu dengan mengaku-ngaku kalau oknum itulah yang berjasa memenangkan tender, maka itu di luar urusan PLN," terangnya. Meski demikian, lanjut Nasri, kemungkinan itu juga sulit terjadi karena setiap perusahaan, khususnya BUMN, sudah memiliki mekanisme pengawasan internal masing-masing. "Apalagi, kami ini diaudit oleh banyak institusi, mulai dari BPK (Badan Pemeriksa Keuangan), BPKP (Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan), maupun auditor swasta. Jadi, kalau macam-macam dengan uang, ya pasti ketahuan,

	YANYIAN  Nazaruddin mulai banyak mencatut nama-nama BUMN, salah satunya adalah PLN. Dalam rekaman percakapan via skype dengan pegiat media sosial Iwan Piliang, Nazaruddin mengklaim, salah satu sumber uang adalah proyek pembangkit listrik PLN di Riau dan Kalimantan.Direktur Perencanaan dan Teknologi PT PLN Nasri Sebayang mengatakan, dalam setiap proyek, PLN memiliki prosedur yang sangat ketat. "Selain itu, pembahasan dalam proses lelang juga dilakukan secara sangat terbuka, transparan. Jadi, hampir mustahil ada kolusi dalam penentuan pemenang lelang," ujarnya ketika dihubungi Pontianak Post  tadi malam (27/7). Nasri memaparkan, ada lima aspek dalam proses perencanaan proyek di PLN. Pertama, proyek-proyek pembangkit listrik PLN sudah ditentukan minimal 5 tahun sebelum proyek dijalankan. "Sebab, proyek itu dibuat berdasar pada pertumbuhan tenaga listrik. Jadi, tidak mungkin ada proyek yang sengaja diada-adakan secara mendadak," katanya. Ke dua, selalu ada studi kelayakan untuk setiap proyek, mulai dari studi kelayakan dari sisi teknis, finansial, maupun lingkungan. Ke tiga, persyaratan teknis lelang dilakukan sesuai standar internasional, karena sebagian besar proyek PLN juga diikuti oleh perusahaan asing. "Jadi, semua pihak boleh ikut (dalam tender) dan bersaing," ucapnya. Ke empat, proses pengadaan dilakukan oleh panitia pengadaan yang dalam prosesnya dilakukan secara terbuka. Mulai dari pengumuman di media cetak dan website PLN, proses evaluasi lelang. "Ke lima, prosesnya berjenjang," katanya. Nasri menyebut, untuk proyek di bawah Rp 50 miliar, persetujuan cukup di tingkat General Manager (GM) di wilayah setempat. Sedangkan kalau nilai proyek di atas Rp 50 miliar, maka harus sepersetujuan direksi. "Adapun jika nilai proyek di atas Rp 3 triliun, harus mendapat persetujuan komisaris," jelasnya.  Proyek yang ditangani direksi pun, lanjut dia, prosesnya juga berjenjang. Dimulai dari proses pembahasan di komite pengadaan yang berisi direksi-direksi terkait. Pembahasan di komite ini juga terbuka, diikuti oleh direksi maupun kepala-kepala divisi. "Jadi, mustahil juga kalau misalnya ada salah satu direksi yang ingin macam-macam, karena pasti ketahuan oleh direksi lainnya. Ini menjadi semacam kontrol internal agar prosesnya benar-benar transparan dan akuntabel," ujarnya. Selain itu, jika memang ada permainan oknum PLN dalam proses lelang untuk memenangkan peserta tertentu, maka peserta lelang yang lain masih diberi kesempatan untuk mengajukan sanggah. "Logikanya, kalau ada peserta tender yang diperlakukan tidak fair, didzolimi, pasti mereka tidak terima dan mengajukan sanggah. Tapi, nyatanya, sangat-sangat kecil, atau bahkan bisa dibilang hampir tidak ada peserta lelang yang kemudian mengajukan sanggah," paparnya. Nasri mengatakan, sebagai direktur perencanaan dan teknologi, dirinya hampir selalu ikut dalam pembahasan rencana proyek-proyek PLN. "Selama proses itu, Insya Allah semua bisa dipertanggungjawabkan," ujarnya. Namun, Nasri mengakui, jika yang dimaksud Nazaruddin adalah adanya aliran uang dari pemenang tender proyek PLN, maka hal itu sudah diluar urusan PLN. "Yang jelas, proses lelangnya sangat transparan. Tapi, jika setelah ditentukan pemenang, misalnya perusahaan A, kemudian ada oknum yang meminta uang kepada perusahaan A itu dengan mengaku-ngaku kalau oknum itulah yang berjasa memenangkan tender, maka itu di luar urusan PLN," terangnya. Meski demikian, lanjut Nasri, kemungkinan itu juga sulit terjadi karena setiap perusahaan, khususnya BUMN, sudah memiliki mekanisme pengawasan internal masing-masing. "Apalagi, kami ini diaudit oleh banyak institusi, mulai dari BPK (Badan Pemeriksa Keuangan), BPKP (Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan), maupun auditor swasta. Jadi, kalau macam-macam dengan uang, ya pasti ketahuan,

Subscribe

Monitor continues to update the latest from This blog directly in your email!